Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghormati adanya pandangan dari partai politik mengenai usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut di DPR akan terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut.
Diskusi Terbuka untuk Cari Solusi
Pernyataan Eddy ini merespons pandangan dari elite PDI Perjuangan yang secara tegas menolak usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Eddy Soeparno menjelaskan bahwa setiap partai politik memiliki prinsip dan posisi masing-masing dalam isu-isu tertentu.
“Nah, saya kira untuk dinamika seperti itu, kan di mana saja terjadi, untuk isu-isu tertentu kan masing-masing partai memiliki standing position gitu ya. Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/1/2026).
Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan bahwa peluang untuk berdiskusi mengenai sistem Pilkada di Indonesia sangat terbuka lebar. Ia menegaskan pentingnya mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
“Tetapi inilah, apa, terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu,” kata Eddy. “Titik temu di antara semua pemangku kepentingan dengan tujuan satu ya, kita mendahulukan kepentingan daripada masyarakat di atas segala-galanya, gitu ,” sambungnya.
Evaluasi UU Pemilu dan Minimalkan Politik Uang
Eddy Soeparno juga menyoroti maraknya politik transaksional yang terasa signifikan pada Pemilu 2024. Ia berharap agar ke depannya terdapat payung hukum yang mampu meminimalkan praktik politik uang dalam sistem politik di Indonesia.
“Jadi kita melihat bahwa Undang-Undang Pemilu itu merupakan sebuah undang-undang yang memang perlu dilakukan evaluasi. Karena kondisi yang senantiasa berubah di lapangan. Eh, terutama kita saksikan di Pemilu 2024 kemarin itu money politics dan politik apa namanya, politik pemilu mahal, itu sangat terasa,” ungkap Eddy Soeparno.
Penolakan dari PDI Perjuangan
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi pandangan mengenai Pilkada langsung yang dinilai tidak efektif. Ia mempertanyakan keinginan untuk kembali ke masa lalu di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka.
“Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?” ujar Deddy kepada wartawan pada Selasa (23/12).
Senada dengan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, berpendapat bahwa jika kepala daerah dipilih oleh DPR, rakyat akan bereaksi keras. Andreas mengusulkan agar pemilihan langsung yang saat ini berjalan lebih baik dibenahi.
“Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat,” kata Andreas kepada wartawan pada Rabu (31/12).
