Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pemilihan secara tidak langsung, bukanlah sekadar pragmatisme kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut justru merupakan cerminan dari ideologi negara dan falsafah bangsa.
Ideologi Negara dan Falsafah Bangsa
Idrus Marham menjelaskan bahwa pengembalian sistem pemilihan tidak langsung bertujuan untuk mengembalikan cara kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. “Mengembalikan pemilihan tidak langsung bukan soal pragmatisme kekuasaan. Ini adalah soal ideologi negara dan falsafah bangsa bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa,” ujar Idrus Marham dalam keterangannya pada Selasa (6/1/2026).
Ia berpendapat bahwa pemilihan tidak langsung berpotensi melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih stabil dan memiliki basis kapasitas yang kuat. Oleh karena itu, Idrus berharap sistem pemilihan kepala daerah yang akan terbentuk nantinya dapat mengedepankan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Menyesuaikan Jati Diri Bangsa
Lebih lanjut, Idrus Marham menekankan bahwa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukanlah sekadar soal pemilihan langsung atau tidak langsung. “Pertanyaannya bukan lagi langsung atau tidak langsung. Pertanyaan dasarnya adalah: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan jati diri bangsa, Ideologi dan demokrasi Pancasila?” katanya.
Meskipun demikian, Idrus mengakui bahwa usulan mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dibicarakan secara matang. Penentuan sistem pilkada ke depan haruslah selaras dengan karakter dan ideologi bangsa Indonesia.
Biaya Pilkada sebagai Pintu Masuk Diskusi
Menanggapi isu biaya pilkada yang tinggi, Idrus Marham meminta agar hal tersebut tidak dipahami secara sempit. Menurutnya, tingginya biaya pilkada hanyalah pintu masuk untuk mengajak seluruh elemen bangsa berdiskusi lebih jauh mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah, dan kepribadian bangsa Indonesia. “Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?” ujarnya.
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini sendiri muncul setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar. Dalam forum tersebut, salah satu keputusan yang dihasilkan adalah terkait opsi pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
