Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan tidak mempermasalahkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
Gugatan ke MK adalah Hak Konstitusional
“Ya nggak apa-apa, tadi kan sesuai dengan penjelasan kami kemarin. Itu hak konstitusional masyarakat untuk menguji sebuah peraturan yang dirasa ada hak-hak yang dilanggar dan itulah wujud sebagai kita sebagai negara demokrasi,” ujar Supratman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/1/2026).
Supratman menambahkan bahwa pemerintah selalu patuh dan menjalankan setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK. Ia justru menilai gugatan terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru ini sebagai hal yang positif.
“Menurut saya itu, kita tunggu saja prosesnya. Nggak ada masalah, justru itu baik buat bangsa ini. Memang kan harus dijalankan. Apa yang pemerintah tidak jalankan dalam putusan MK? Kan dijalankan toh,” jelasnya.
Enam Gugatan Terkait KUHP Baru Teregistrasi
Berdasarkan pantauan dari situs resmi MK, tercatat setidaknya ada enam gugatan yang berkaitan dengan KUHP baru. Gugatan-gugatan tersebut telah teregistrasi sejak tanggal 29 Desember 2025.
Materi gugatan yang diajukan beragam, mulai dari pasal yang mengatur tentang menghasut orang agar tidak beragama, pasal yang menyerang martabat Presiden dan Wakil Presiden, pasal mengenai perzinaan, hingga pasal-pasal yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati.
KUHP baru sendiri telah resmi disahkan pada tahun 2023 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.
