Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan perusahaan fiktif yang diduga kuat digunakan untuk menampung dana hasil praktik perjudian online (judol). Dalam operasi ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Peran Lima Tersangka
Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, merinci peran kelima tersangka yang masing-masing berinisial MNF (30), MR (33), QF (29), AL (33), dan WK (45). Kelimanya memiliki tugas berbeda dalam menjalankan modus operandi ilegal ini.
Tersangka MNF, seorang karyawan swasta, diamankan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Desember 2025. “Peran tersangka (MMF) adalah sebagai Direktur PT STS, yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut,” ungkap Himawan. Barang bukti yang disita dari MNF meliputi satu unit handphone, satu unit laptop, dan satu kartu NPWP.
Selanjutnya, tersangka MR, juga seorang karyawan swasta, ditangkap di Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Desember 2025. “Peran tersangka (MR) adalah memerintahkan tersangka QF dan tersangka AL membuat dokumen palsu yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penyedia jasa pembayaran praktik perjudian online,” jelas Himawan. Polisi menyita dua unit handphone, sembilan dokumen akta pendirian perusahaan, dan sembilan buku rekening perusahaan dari MR.
Pada hari yang sama, QF, yang berprofesi sebagai karyawan swasta, turut ditangkap di Jakarta Selatan. QF berperan dalam pembuatan dokumen palsu untuk penerbitan akta perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penampungan judi online atas perintah MR. “Barang bukti yang diamankan dan disita dari tersangka QF adalah dua unit handphone, satu unit laptop, satu unit tablet, satu buah kartu ATM, enam bundel formulir kosong pembukaan rekening, dan tujuh buah stempel PT yang fiktif,” rinci Himawan.
Tersangka AL berhasil ditangkap di Bogor, Jawa Barat. AL bertugas mengumpulkan data kartu identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif atas perintah MR. “Barang bukti yang diamankan dari tersangka AL adalah satu unit handphone dan satu buah kartu ATM perbankan,” papar Himawan.
Terakhir, tersangka WK ditangkap di Surabaya pada Kamis, 25 Desember 2025. WK menjabat sebagai Direktur PT ODI. “Di mana perusahaan tersebut yang menjalin kerjasama dengan merchant-merchant luar negeri yang beroperasi di bidang perjudian online,” tutur Himawan. Dari WK, penyidik menyita satu unit handphone, satu unit laptop, tiga unit token bank, dua buah stempel perusahaan, dua kartu NPWP, lima bundel akta perusahaan, dan 45 dokumen legalitas perusahaan.
Selain kelima tersangka tersebut, polisi juga menetapkan satu orang Daftar Pencarian Orang (DPO) berinisial FI, yang berperan memerintahkan MMF untuk membuat PT. STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran. Dari pengungkapan ini, Bareskrim Polri berhasil memblokir dan menyita dana senilai Rp 59.126.460.631.
Temuan 17 Perusahaan Fiktif
Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan 21 situs judi online yang teridentifikasi melalui patroli siber Polri. Situs-situs tersebut menawarkan beragam jenis permainan, mulai dari slot, kasino, hingga judi bola, dan beroperasi secara nasional maupun internasional.
Pengembangan lebih lanjut mengungkap adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran. Melalui metode undercover deposit atau undercover player, penyidik menemukan 17 perusahaan fiktif yang sengaja dibentuk untuk memfasilitasi transaksi judi online. Ke-17 perusahaan tersebut adalah PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.
“Dari 17 perusahaan yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan 2 perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online,” jelas Himawan.
Penyidik telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mengevaluasi operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Koordinasi juga dilakukan kepada pihak perbankan untuk memblokir seluruh rekening yang terafiliasi dengan perusahaan fiktif yang terkait dengan praktik judi online.
“Penyidikan tindak pidana tidak berhenti di sini, artinya masih dalam pengembangan kami mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, terutama pihak yang memfasilitasi pembuatan dokumen perusahaan fiktif yang terlibat praktik perjudian online di Indonesia,” pungkas Himawan.
Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Transfer Dana, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
