Pemerintah Indonesia angkat bicara menyikapi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat (AS). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendesak semua pihak untuk mengedepankan dialog dan mematuhi hukum internasional.
Seruan Dialog dan Kepatuhan Hukum Internasional
Melalui akun X resminya pada Senin (5/1/2025), Kemlu menyatakan, “Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.” Kemlu juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip hukum internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil, serta menjamin keselamatan dan kondisi mereka.
Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi di Venezuela yang dipicu oleh serangan AS dan penculikan Presiden Nicolas Maduro. Tindakan tersebut dinilai berisiko mengganggu stabilitas kawasan.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi,” demikian pernyataan Kemlu.
Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan serta menentukan arah dan masa depan bangsa mereka.
Operasi Militer AS di Venezuela
Serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini telah menuai kecaman dari berbagai pemimpin internasional.
Nicolas Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari setelah diawali serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah penangkapan, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS. Presiden Trump sebelumnya telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba, serta bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum menilai aksi AS tersebut kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
