Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan intensif kepada Warga Negara Indonesia (WNI) menyusul serangan besar-besaran Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Sukamta menekankan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama dalam situasi genting ini.
Prioritas Perlindungan WNI
“Komisi I mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi keamanan di Venezuela, termasuk memastikan pendataan WNI dilakukan secara akurat dan real time,” ujar Sukamta kepada wartawan pada Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, “Apabila situasi berkembang ke arah yang membahayakan keselamatan WNI, maka langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi, harus disiapkan secara matang dan terukur.” Sukamta juga meminta pemerintah untuk segera mengaktifkan protokol perlindungan WNI.
Komunikasi dan Imbauan Keamanan
Salah satu langkah yang diusulkan adalah meningkatkan komunikasi antara perwakilan RI dengan WNI yang berada di wilayah terdampak. “Pemerintah (harus) mengaktifkan protokol perlindungan WNI, antara lain dengan meningkatkan komunikasi antara perwakilan RI dan WNI di wilayah terdampak, memberikan imbauan keamanan, serta memastikan jalur komunikasi darurat dapat diakses setiap saat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sukamta mendorong pemerintah untuk mengambil langkah aktif dan konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Ia menegaskan penolakan Indonesia terhadap segala bentuk penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara.
“Indonesia perlu untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui hukum internasional dan mekanisme multilateral, termasuk PBB,” tegasnya.
Antisipasi Dampak Tidak Langsung
Pemerintah juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan negara sahabat dan organisasi internasional guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Komisi I DPR memastikan akan terus mengawasi perkembangan situasi tersebut.
“Komisi I juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tidak langsung konflik, seperti gejolak ekonomi global, stabilitas energi, serta potensi instabilitas kawasan yang bisa berdampak pada kepentingan nasional Indonesia,” tuturnya.
Sukamta menutup pernyataannya dengan, “Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan negara hadir dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional.”
Latar Belakang Serangan AS
Serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1) dini hari merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump. AS menuding Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan mendukung kartel narkoba, serta bertanggung jawab atas kematian warga AS terkait narkoba.
Sebelumnya, pasukan AS telah melakukan lebih dari 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela, yang mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang sejak September 2025. Aksi AS ini menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional dan dinilai para ahli hukum berpotensi melanggar hukum AS dan internasional.
