Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Ia berharap satgas ini dapat mengkoordinasi seluruh proses pemulihan di wilayah terdampak, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.
Dukungan Penuh untuk Koordinasi
Pembentukan satgas ini dinilai akan mempermudah dan memfokuskan upaya pemulihan. “Kita mendukung apalagi ketua di bawah Pak Menko. Jadi lebih bisa fokus dan terkoordinasi,” ujar Singgih kepada wartawan, Rabu (7/1/2025).
Pembangunan Desa yang Hilang
Singgih menyoroti hilangnya 22 desa akibat bencana banjir bandang yang melanda Sumatera. Ia menekankan pentingnya pembangunan kembali desa-desa tersebut dan mengusulkan agar lokasinya dipindahkan dari jalur aliran sungai. “Ya harus dibangun lagi, tapi usul kita harus dipindah. Jangan aliran sungai, dana harus dari pusat,” tegasnya.
Pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Dana Siap Pakai (DSP).
Struktur Satgas dan Pertimbangan Penunjukan
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Wakil Ketua Satgas dijabat oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai Dewan Pengarah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Tito Karnavian didasarkan pada kapasitasnya sebagai Mendagri yang memiliki kewenangan mengelola unsur kewilayahan. “Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian Mendagri sebagai ketua satgas yang didampingi wakil ketua satgas Bapak Richard Tampubolon kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).
Prasetyo menambahkan, pertimbangan utama penunjukan Tito adalah luasnya wilayah terdampak bencana yang mencakup tiga provinsi. “Jadi pertimbangannya karena bencana kali ini yang terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai menteri dalam negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah mendagri dapat dikoordinasikan lebih baik,” jelasnya.
