Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan jaminan bahwa stok beras untuk wilayah yang terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dipastikan aman setidaknya untuk enam bulan ke depan. Kepastian ini diperoleh setelah Tito melakukan konfirmasi langsung dengan Perum Bulog mengenai ketersediaan pasokan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai menghadiri Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berfokus pada Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh. Acara tersebut diselenggarakan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin (5/1/2026).
Tito merinci bahwa di beberapa daerah di Aceh, stok beras bahkan diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan selama lebih dari enam bulan. “Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).
Meskipun stok beras terjamin, Tito mengidentifikasi distribusi sebagai tantangan utama, terutama ke wilayah bencana yang sulit dijangkau. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah terdampak, sejalan dengan prioritas swasembada pangan nasional. “Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Mendagri juga menyinggung bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat. Ia meminta kepala daerah segera menyiapkan data masyarakat terdampak untuk menjadi acuan penyaluran bantuan. Pemerintah telah menyiapkan bantuan sebesar Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang. Bagi rumah yang rusak berat atau hilang, pemerintah akan menggantinya dengan hunian tetap (huntap), serta menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) selama proses pembangunan.
Tito mengimbau para kepala daerah untuk memanfaatkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar lebih cepat. “Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” pungkas Tito.
