Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas publik menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Generasi Z menjadi kelompok usia yang paling vokal menentang wacana tersebut.
Mayoritas Publik Menolak Pilkada DPRD
Dalam survei yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2025, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju atau kurang setuju dengan usulan pilkada tidak langsung. Angka ini menunjukkan penolakan yang signifikan terhadap wacana tersebut.
Rincian penolakan tersebut adalah sebagai berikut:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
Peneliti LSI Denny JA, Adrian Sopa, menyatakan bahwa penolakan ini merata di berbagai segmen masyarakat, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Adrian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Generasi Z Paling Keras Menolak
Adrian menambahkan bahwa penolakan paling keras datang dari Generasi Z, yaitu individu berusia di bawah 27 tahun. Mayoritas dari kelompok ini secara tegas menolak usulan pilkada melalui DPRD.
Berikut rincian penolakan berdasarkan generasi:
| Generasi | Setuju/Cukup Setuju | Kurang Setuju/Tidak Setuju | Tidak Tahu/Tidak Jawab |
|---|---|---|---|
| Generasi Z (base 11,5%) | 15,4% | 84,0% | 0,6% |
| Milenial (base 35,3%) | 19,4% | 71,4% | 9,2% |
| Generasi X (base 35,0%) | 37,5% | 60,0% | 2,5% |
| Baby Boomer (base 18,2%) | 36,4% | 63,0% | 0,6% |
“Terlihat memang bahwa Gen Z memang paling keras menolak pilkada DPRD,” ujar Adrian.
Pemilih Partai Politik dan Capres Juga Menolak
Survei LSI Denny JA juga mengungkap bahwa pemilih partai politik mayoritas menolak usulan pilkada DPRD. Penolakan tertinggi datang dari pemilih Partai Gerindra (74,5%), diikuti PKB (67,5%), Golkar (58,3%), dan PDIP (56,3%).
“Jadi dari data ini memperlihatkan apa yang disuarakan oleh pemimpin elite partai ternyata belum diamini oleh pemilih partai yang bersangkutan,” jelas Adrian.
Penolakan juga terjadi di kalangan pemilih calon presiden. Pemilih Ganjar Pranowo menunjukkan penolakan tertinggi (77,5%), diikuti pemilih Prabowo Subianto (67,1%), dan pemilih Anies Baswedan (60,9%).
Menariknya, baik responden yang menyatakan puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah mayoritas juga menolak pilkada melalui DPRD.
“Jadi baik yang (menyatakan) puas maupun tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” pungkasnya.
Survei ini menggunakan metodologi multi-stage random sampling dengan 1.200 responden yang diwawancara tatap muka. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen.
