Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, angkat bicara mengenai isu yang menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali militerisme di Indonesia. Fadli Zon dengan tegas membantah anggapan tersebut, menyatakan bahwa Prabowo justru memilih jalur demokrasi.
Jalan Demokrasi Prabowo
Fadli Zon menjelaskan bahwa Prabowo telah menempuh jalan demokrasi selama puluhan tahun. “Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, lalu membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Dilakukan berpuluh-puluh tahun, jalan yang beradab (civilized),” ujar Fadli Zon kepada wartawan pada Selasa (6/1/2025).
Sebagai seorang yang telah mengenal Prabowo lebih dari 30 tahun, Fadli Zon bersaksi bahwa fokus utama Prabowo adalah kesejahteraan rakyat. “Saya jadi salah seorang saksi perjalanan itu sejak saya kenal beliau lebih dari 30 tahun, yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi,” tuturnya.
Kepemimpinan Kuat vs Militerisme
Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan bahwa Prabowo menerapkan prinsip kepemimpinan yang kuat. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat tidak sama dengan militerisme atau kediktatoran. “Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship,” tegasnya.
Respons Prabowo Terhadap Isu Militerisme
Isu mengenai Prabowo yang dituding ingin menghidupkan militerisme ini sebelumnya disinggung langsung oleh Prabowo Subianto sendiri dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, GBK, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/1). Prabowo mengakui adanya pihak yang meneriakkan bahwa dirinya ingin menghidupkan militerisme.
Prabowo menyatakan bahwa ia menerima kritik dan bahkan bersyukur jika dikritik. Ia memberikan contoh ketika ajudannya mengingatkan tentang pakaiannya yang kurang rapi. Meskipun merasa sedikit kesal, ia tetap bersyukur karena diingatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap tudingan tersebut. Ia kemudian mengoreksi anggapan itu dengan menyatakan akan memanggil para ahli hukum untuk memahami batasan kepemimpinan yang otoriter. “Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak: ‘Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme’. Wah, baru saya koreksi, apa bener? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ucap Prabowo.
